Evaluasi SDM dan Transformasi Kerja Pengawas, Bawaslu Kota Kediri Gelar Rapat Bersama Akademisi dan Eks Ketua Panwascam
|
Kota Kediri – Bawaslu Kota Kediri menggelar Rapat Manajemen SDM Pengawas & Kesekretariatan serta Penugasan Akademisi yang bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Kediri pada Kamis (19/11/2026). Forum internal dan strategis ini diselenggarakan sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sumber daya manusia pengawas pemilu—mulai dari PTPS, PKD, Panwascam (Kecamatan Mojoroto, Kota, dan Pesantren), hingga jajaran Bawaslu Kota Kediri sendiri—setelah melewati dinamika panjang pemilu dan pemilihan.
Kegiatan ini secara khusus turut menghadirkan akademisi sekaligus mantan Ketua Panwascam Kecamatan Pesantren, Kurniawan, sebagai tamu undangan untuk berbagi pengalaman lapangan, Tanggapan serta merumuskan solusi atas berbagai tantangan teknis pengawasan.
Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, S.H. Dalam sambutannya, Yudi menyoroti perubahan lanskap pengawasan seiring perkembangan zaman, termasuk pergeseran Alat Peraga Kampanye (APK) dari bentuk fisik konvensional seperti banner, flyer, dan tatap muka menuju ruang media sosial serta pengawasan siber.
"Kawan-kawan di lapangan memikul beban kerja yang cukup berat karena harus melakukan pengawasan sekaligus menyusun laporan yang tidak sedikit. Ditambah lagi keterbatasan sarana prasarana, seperti spesifikasi handphone yang kurang mendukung, termasuk saat harus melakukan pengawasan siber. Semua itu kita evaluasi bersama hari ini," ujar Yudi.
Dalam sesi materinya, Yudi menegaskan bahwa kualitas pengawas menentukan kualitas pemilu, terutama mengingat dominasi pengawas ad hoc dan tingginya pengaruh sikap pengawas terhadap kepercayaan publik di Kota Kediri. Ia memaparkan 5 Pilar Manajemen SDM (Perencanaan & Rekrutmen; Pembinaan & Kapasitas; Penempatan & Pembagian Tugas; Kinerja & Disiplin; serta Kesejahteraan & Perlindungan) serta menguraikan lima persoalan nyata di lapangan:
Pemahaman Regulasi: PKD belum sepenuhnya memahami perbedaan antara Temuan dan Laporan.
Administrasi Form A: Pengisian Form A kerap tidak lengkap atau keliru.
Komunikasi Tim: Laporan sering terlambat dan koordinasi antar-tim belum optimal.
Integritas & Netralitas: Potensi kerawanan konflik kepentingan.
Distribusi Tugas: Beban kerja cenderung menumpuk pada satu atau dua orang saja.
Sebagai solusi, Yudi menekankan pentingnya Bimtek Berjenjang dan Berkelanjutan secara berkala dan bulanan, menggunakan metode simulasi kasus (bukan sekadar ceramah), memfokuskan materi pada pengisian Form A, klasifikasi, serta penanganan, dan disertai monitoring serta evaluasi (monev) rutin di tiga kecamatan.
Berbagi perspektif sebagai mantan Ketua Panwascam Pesantren, Kurniawan memberikan sejumlah usulan praktis untuk menekan beban administrasi dan meningkatkan efektivitas kerja di lapangan:
Digitalisasi Form A & AKP: Mobilitas tinggi PKD dan PTPS membuat kewajiban mencetak laporan di kantor Panwascam kurang efisien. Ia mengusulkan digitalisasi Form A yang terintegrasi dengan sistem berjenjang dan super admin, serta pengelolaan pendataan APK berbasis spreadsheet daring agar lebih mudah diperbarui.
Jadwal Piket & Backup Tugas: Mengingat banyak PKD yang juga memiliki pekerjaan lain, diperlukan kesepakatan jadwal piket agar kantor Panwascam tidak kosong, serta skema saling backup antar-PKD saat beban kerja menumpuk.
Kedekatan dengan Stakeholder & Bimtek Praktik: Pengawas kelurahan didorong untuk aktif menjalin komunikasi dan duduk bersama pemangku kepentingan setempat sebagai langkah pencegahan terbaik, sementara bimtek diusulkan lebih banyak menggunakan pendekatan praktik langsung bagi PKD dan PTPS.
Menanggapi usulan tersebut, Yudi sepakat bahwa bimtek sangat vital untuk membekali pengawas di lapangan. Sementara itu, staf Bawaslu, Dony, menyoroti bahwa pengisian Form A di lapangan masih kerap memakai bahasa template, padahal ketelitian dan substansi catatan sangat dibutuhkan sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi pelanggaran. Ia juga mencatat bahwa digitalisasi penuh Form A masih menghadapi kendala terkait keabsahan tanda tangan. Di sisi lain, kompleksitas materi kepemiluan menjadi tantangan tersendiri bagi PTPS yang berjumlah besar dengan masa kerja singkat.
Melengkapi diskusi tersebut, Anggota Bawaslu Kota Kediri, Suhartono, S.Pd.I., menegaskan bahwa pencetakan dan pembubuhan tanda tangan pada Form A berkaitan erat dengan aspek keotentikan bukti fisik.
"Pengawasan pada masa tahapan harus dilakukan setiap hari, tidak menunggu adanya momen kampanye di wilayahnya atau terjadinya pelanggaran, sehingga pembuatan Form A juga perlu dibiasakan secara rutin setiap hari tanpa ditunda agar tidak menumpuk. Kita bekerja berlandaskan regulasi, namun tetap diperbolehkan berinovasi selama tidak melanggar aturan yang berlaku," tegas Suhartono.
Melalui rapat evaluasi ini, Bawaslu Kota Kediri berkomitmen menyempurnakan pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan agar semakin tanggap, disiplin, akuntabel, dan adaptif dalam mengawal kualitas demokrasi di Kota Kediri.