Bawaslu Kota Kediri Audiensi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bahas Penguatan Arsip Digital dan Literasi Kepemiluan

Kota Kediri, 14 Agustus 2025 — Bawaslu Kota Kediri melaksanakan audiensi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri untuk membahas penguatan pengelolaan arsip dan literasi kepemiluan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, S.H., bersama dua Anggota Bawaslu, Suhartono, S.Pd.I., dan Revani Sasmitaning Wulan, S.Sos., serta disambut langsung oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Eko Lukmono Hadi, S.Sos., MM., bersama pustakawan dan staf kearsipan.

Pembahasan difokuskan pada rencana pengembangan akses digital, pengelolaan arsip, serta literasi kepemiluan. Setiap produk digital akan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor agrikultural, dalam penyimpanan, pembiayaan, dan konversi arsip dari bentuk fisik menjadi digital. Regulasi penyelenggaraan arsip akan menjadi acuan utama, dengan kemungkinan penyesuaian sesuai kultur dan kebutuhan daerah.

Standarisasi terhadap regulasi arsip elektronik dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan penyimpanan dan autentikasi dokumen hukum yang telah dialihmediakan. Pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antarinstansi juga dianggap perlu untuk memastikan efektivitas dan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, dibahas rencana program pendidikan politik yang sebelumnya tertunda akibat padatnya agenda pemilu. Program ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses kepemiluan, hak dan kewajiban pemilih, serta informasi politik praktis. Inovasi yang diusulkan adalah pemanfaatan mobil perpustakaan keliling sebagai media literasi kepemiluan yang menjangkau daerah minim akses literasi politik.

Fasilitas seperti sudut baca di Taman Sekar Laji dan BDI diusulkan menjadi “Pojok Pengawasan” yang memuat koleksi bacaan dan materi digital terkait pemilu, politik, hukum, dan wawasan kebangsaan. Konsep ini diharapkan menjadi pilot project literasi kepemiluan di tingkat kota/kabupaten.

Audiensi ini juga menyoroti kendala teknis dalam pengelolaan arsip digital, seperti ketidaklengkapan data atau metadata yang tidak sesuai, yang dapat menghambat penanganan pelanggaran atau verifikasi data. Solusinya adalah kerja sama dengan pihak ketiga seperti startup teknologi atau penyedia layanan penyimpanan data untuk menciptakan sistem arsip terintegrasi, lengkap, dan mudah diakses.

Strategi literasi kepemiluan nantinya akan dilaksanakan memanfaatkan berbagai event seperti sosialisasi di sekolah, Car Free Day, dan kegiatan komunitas. Materi dirancang menarik dengan menggabungkan literasi umum dan informasi kepemiluan, untuk menarik minat generasi muda dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, menyatakan bahwa arsip yang tertata dan literasi yang kuat adalah fondasi demokrasi yang sehat. “Kami ingin membangun model edukasi politik yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi,” ujarnya.

Dengan langkah ini, Bawaslu Kota Kediri dan Dinas Kearsipan serta Perpustakaan berharap dapat memperkuat tata kelola arsip, memperluas akses literasi kepemiluan, dan menghadirkan layanan informasi yang adaptif terhadap kemajuan zaman.