Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran, Bawaslu Kota Kediri Gelar Rapat Koordinasi Bersama Jajaran Pengawas Dan Stakeholder Pada Pemilihan Tahun 2024

Kota Kediri, 08 Oktober 2024. Dalam rangka Penyamaan Persepsi PKPU No. 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Kediri gelar Rapat Koordinasi Potensi Pelanggaran dalam Tahapan Kampanye pada Pilkada Tahun 2024.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Insumo Kediri, dengan dihadiri jajaran pengawas se-Kota Kediri dan Stakeholder. Dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha. Dalam sambutannya beliau menyampaikan tahapan Kampanye sudah berjalan, maka penting nya peran pengawas dan Stakeholder dalam mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kampanye.

"Bapak/Ibu, perlu diketahui bahwa tahapan kampanye Pilkada sudah berjalan. Jadwal kampanye yang telah kami terima secara bergantian dan terus menerus. Oleh karena itu, peran kita sebagai pengawas juga sangat dibutuhkan dalam hal ini dalam rangka mengawasi proses tahapan kampanye dan juga tetap menyampaikan sosialisasi-sosialisasi baik secara online maupun offline," ujarnya

Dalam hal ini, Bawaslu Kota Kediri mendatangkan Narasumber dari KPU Provinsi Jawa Timur Eka Wisnu Wardhana dan TPD (Tim Pemeriksa Daerah) Provinsi Jawa Timur Sri Setyadji.

Eka Wisnu Wardhana menyampaikan Kebijakan Kampanye Pilkada 2024 yakni:

(1) Dalam Kampanye dilarang:

a.mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;

c.melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d.menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;

e.mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

f.mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g.merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h.menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

i.menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan,

j.melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k.melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2)Larangan Kampanye menggunakan tempat Pendidikan dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.

(3)Kampanye di perguruan tinggi dapat dilaksanakan sepanjang dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.

(4)Atribut Kampanye Pemilihan yang tidak diperbolahkan saaat kampanye di perguruan tinggi merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat visi, misi, dan program materi Kampanye Pasangan Calon.

Kemudian, dilanjut materi 2 dari Sri Setyadji menyampaikan tentang Potensi, Larangan, Asas dan Realita Pilkada 2024.

Potensi tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi merupakan kemungkinan atau kecenderungan yang dapat diwujudkan melalui tindakan, perkembangan, atau perubahan tertentu.

Estimologi pelanggaran pemilu adalah sebuah pendekatan atau upaya untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pemilihan umum berdasarkan analisis data historis, pola perilaku, kondisi politik, dan berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya pemilu

Estimologi dalam konteks pelanggaran pemilu tidak hanya berfokus pada prediksi kuantitatif seperti angka atau data statistik, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor kualitatif seperti perilaku para peserta pemilu, kondisi sosial-politik, dan kelemahan dalam pengawasan pemilu.

Tujuannya adalah untuk memprediksi di mana dan bagaimana pelanggaran pemilu kemungkinan besar akan terjadi, serta jenis pelanggaran apa yang paling mungkin muncul.