Ada Tambang di Pilkada

Kota Kediri. Bawaslu Kota Kediri mengikuti acara Publikasi Buku Pembiayaan Pemilu di Indonesia dengan tema Ada Tambang di Pilkada yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jatim pada tanggal 8 Juni 2020 mulai pukul 10.00 sampai 13.30 WIB melalui aplikasi Zoom dan live di Youtube.Narasumber dalam acara ini Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, Kornas Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Ika Ningtyas, Penulis Buku "Menambang Emas di Tanah Bencana" dengan Keynote Speaker Fritz Edward Siregar, Anggota Bawaslu RI. Acara ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Jawa Timur, Muhammad Amin dan doa dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kota Kediri.Dalam sambutannya Amin menyampaikan, temuan dan laporan di Bawaslu terhadap adanya dugaan politik uang minim, namun rumor dan opini publik masih banyak praktik politik uang selama tahapan dan pra tahapan Pilkada, sehingga publikasi buku ini sangat penting untuk semakin memahamkan kepada publik bahayanya politik uang.Sementara Fritz menyampaikan dalam pengantarnya, sistem pemerintahan setelah reformasi ini adalah desentralisasi dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola daerahnya. Untuk mencapai itu dapat diperoleh melalui Pilkada agar memperoleh legitimasi dari masyarakat. Publikasi buku ini masih relevan dan bisa dijadikan rujukan untuk Pilkada 2020, karena buku ini dibuat pada tahun 2018 dengan obyek penelitian Pilkada 2018 yang rezimnya masih pakai Undang-Undang yang sama dengan Pilkada 2020.

Dalam paparannya Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang menyampaikan bahwa Pilkada harus ada uang untuk konsolidasi, kampanye, sosialisasi, pembuatan alat peraga dan semacamnya, tetapi harus diperoleh secara fair. Salah satunya pada saat Pilkada di Lumajang ada yang menggunakan anggaran dari tambang pasir besi. "Dari indikasi itu, saya sampai menutup ijin penambangan tersebut dengan mekanisme sesuai peraturan." papar Cak Thoriq.Sementara Ika Ningtyas memaparkan berbagai data penyelewengan dana hasil penambangan sehingga banyak Kepala Daerah yang terjerat KPK.Dengan pemaparan yang hampir sama dengan Ika, Merah Johansyah memaparkan data-data tambang dan penyelewengan oleh Kepala Daerah dengan modus untuk ijon pada Pilkada.