Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Timur siap Menghadapi Pilkada Serentak 2020

Kota Kediri. Kamis, 25 Juni 2020, Universitas Wisnuwardhana Malang melaksanakan kegiatan Webinar dengan tema Tantangan Pemilukada di Era Pandemik COVID – 19 yang berkolaborasi dengan bebarapa narasumber yang terdiri dari akademisi dan praktisi antara lain Dr. Jayus, SH.,M.Hum, Dosen FH Universitas Negeri Jember, Dr. Imam Ropi’i, SH,MH, Kaprodi Magister Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Dr. H. Kuswanto, SH, MH Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim serta dari penyelenggara pemilihan dalam hal ini adalah Moh. Amin, M.PdI, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Choirul Anam, S.Pd, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur.Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, SH dan Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Mansur,ST, mengikuti webinar ini melalui aplikasi Zoom. Menurut Yudi, dalam kegiatan webinar kali ini terdapat beberapa hal menarik yang dapat dipetik dari para narasumber antara lain:

1. Dr. Jayus, SH., M. Hum.Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa perlu adanya proses update terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara terus menerus dan terfokus pada cacah pemilih yang artinya terfokus pada pemilih yang punya hak pilih secara undang-undang.

2. Dr. Imam Ropi’i, SH.MHDalam paparannya beliau menyampaikan tentang tantangan, problematika dan harapan pemilukada serentak di Era Pandemik Covid – 19

3. H. Kuswanto, SH., MHDalam kesempatan ini beliau menyampaikan tentang kenapa Pemilukada ini harus dilaksanakan mengingat tidak dibenarkan suatu daerah tidak mempunyai kepala daerah.

4. Choirul Anam, S.PdDalam paparannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan tentang kesiapan KPU sampai jajaran Kabupaten Kota termasuk sampai dengan tingkat KPPS dalam menyelenggaran Pilkada Desember 2020 dengan menyesuaikan protokol kesehatan Covid – 19,

5. Moh. Amin, M.PdIDemikian juga dalam hal pengawasan, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan tentang kesiapan Bawaslu sampai dengan tingkatan Kabupaten Kota dalam hal teknis pengawasan sesuai dengan protokol kesehatan covid 19, kesiapan terhadap anggaran dalam melakukan pengawasan terhadap Pilkada lanjutan serentak 2020.