Ciptakan Ruang Kerja Aman, Bawaslu Kota Kediri Gandeng DP3A2KB Perkuat Pokja PPKS
|
KOTA KEDIRI – Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, Bawaslu Kota Kediri melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) pada Rabu (13/05/2026).
Pertemuan ini difokuskan pada penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan internal Bawaslu, sebagaimana diarahkan oleh Bawaslu RI dan Provinsi.
Anggota Bawaslu Kota Kediri, Revani, menyampaikan bahwa pembentukan Pokja PPKS bertujuan untuk memberikan ruang aman bagi seluruh jajaran dalam bekerja. Mengingat Pokja ini merupakan hal baru di internal Bawaslu, kolaborasi dengan stakeholder ahli menjadi sangat krusial.
"Kami berharap ada kerja sama dalam hal pencegahan maupun penanganan jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan kerja. Kami membutuhkan masukan teknis mengenai bagaimana pendampingan yang tepat dan program sosialisasi yang efektif," ujar Revani.
Kepala Dinas DP3A2KB, Dr. Muhammad Fajri, menyambut baik inisiatif Bawaslu. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan tim ahli, termasuk psikolog, guna membantu Bawaslu jika diperlukan sewaktu-waktu.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Zaki Zamani, serta Kepala UPTD PPA, Bu Suwarsih. Pihak dinas menawarkan bantuan berupa:
Sosialisasi Internal: Memberikan edukasi terkait kekerasan seksual kepada staf Bawaslu.
Pendampingan Ahli: Pelibatan psikolog dan tim siaga penanganan kasus.
Teknis Pelaporan: Membantu menyusun alur koordinasi pelaporan yang tepat.
Dalam diskusi tersebut, muncul pembahasan mengenai perlunya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak. Menanggapi hal ini, Bawaslu Kota Kediri membuka peluang besar untuk memformalkan kerja sama tersebut.
"Sambil berjalan, kami akan menjadwalkan pembahasan lebih lanjut mengenai MoU ini. Sinergi ini sangat penting agar penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di lingkungan kerja, dapat dilakukan secara profesional dan terintegrasi," tegas pihak Bawaslu.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi intensif guna memastikan Pokja PPKS Bawaslu Kota Kediri dapat berjalan sesuai fungsi perlindungan yang diharapkan.
