Ikuti Cangkruan Demokrasi Bawaslu Jatim, Bawaslu Kota Kediri Siap Dorong Konsolidasi Demokrasi dan Mitra Kritis Masyarakat Sipil
|
KOTA KEDIRI – Jajaran Bawaslu Kota Kediri menghadiri secara daring kegiatan "Cangkruan Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui zoom meeting pada Selasa (19/05/2026) mulai pukul 09.00 WIB. Diskusi edisi kali ini mengusung tema strategis, yaitu "Kolaborasi Bawaslu dengan Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Pemilu".
Forum ini menghadirkan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, Maitanur, sebagai narasumber utama. Diskusi berjalan interaktif dengan dipandu oleh Anggota Bawaslu Magetan, Moh. Ramzi, serta diperkuat oleh tanggapan dari dua panelis daerah, yakni Syafiudin (Anggota Bawaslu Kota Surabaya) dan Weni Andriani (Anggota Bawaslu Bojonegoro).
Dalam pengantar diskusi, Anggota Bawaslu Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, menegaskan bahwa perwujudan demokrasi yang sehat mutlak membutuhkan keterlibatan aktif dari elemen masyarakat sipil di setiap tahapan pengawasan. Forum Cangkruan Demokrasi ini diharapkan menjadi ruang bertukar pengalaman yang konstruktif.
"Demokrasi yang sehat butuh partisipasi aktif masyarakat sipil. Melalui forum ini, saya berharap kita bisa saling berbagi pengalaman. Masyarakat sipil harus bisa diposisikan sebagai mitra kritis sekaligus mitra partisipatif bagi Bawaslu," ujar Endah.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat menjadi elemen krusial untuk memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus membangun budaya demokrasi yang jauh lebih terbuka, transparan, dan akuntabel.
Saat membuka acara secara resmi, Anggota Bawaslu Jawa Timur, Rusmifahrizal Rustam, mengungkapkan bahwa tema yang diangkat kali ini beriringan dengan agenda besar yang tengah digagas oleh Bawaslu RI, yakni konsolidasi demokrasi di seluruh tingkatan.
"Tema Cangkruan Demokrasi ini sangat pas dengan Bawaslu RI yang sedang menggagas konsolidasi demokrasi. Saat ini, Bawaslu di seluruh Indonesia tengah masif melakukan konsolidasi. Tugas ini tidak hanya dibebankan kepada pimpinan, melainkan seluruh staf sekretariat juga ditugasi untuk bergerak," ungkap Rusmifahrizal.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya jajaran pengawas pemilu turun ke bawah untuk menjaring suara dan persepsi riil dari publik. "Apa yang masyarakat pahami tentang demokrasi dan bagaimana persepsi mereka terhadap lembaga Bawaslu, itu yang perlu kita kumpulkan dan tuangkan dalam laporan. Cangkruan Demokrasi hari ini adalah bentuk manifestasi nyata dari konsolidasi demokrasi tersebut," jelasnya.
Sebagai narasumber utama, Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, Maitanur, membeberkan tiga bentuk aplikasi nyata yang dapat diadopsi oleh Bawaslu kabupaten/kota dalam membangun sinergi bersama masyarakat sipil, antara lain:
Kampanye Pengawasan Partisipatif: Mengajak publik terlibat langsung mengawasi jalannya pemilu.
Edukasi Pemilih Berbasis Komunitas: Masuk ke kantong-kantong komunitas masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai kepemiluan.
Sosialisasi Publik secara Masif: Membuka keran informasi seluas-luasnya terkait pencegahan pelanggaran.
Maitanur juga mengingatkan jajaran Bawaslu agar tidak gagap teknologi dan mulai memaksimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana mendekatkan diri kepada masyarakat sipil.
”Kolaborasi modern ini bisa kita wujudkan melalui pengelolaan media sosial resmi lembaga yang optimal, pembuatan konten-konten edukasi yang kreatif, serta membuka ruang interaksi dengan publik secara real-time,” urai Maitanur di akhir pemaparannya.
Merespons arahan dari Bawaslu Jatim, Bawaslu Kota Kediri berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti hasil forum ini dengan memperkuat jaring komunikasi ke berbagai organisasi masyarakat sipil di Kota Kediri. Penguatan kehumasan dan pengelolaan media sosial juga akan terus dipacu demi menciptakan wadah komunikasi dua arah yang interaktif dengan warga.
