Kawalan Hak Konstitusional dan Aksesibilitas TPS, Suhartono Bekali Pemilih Disabilitas Rusunawa Dandangan
|
Kota Kediri – Anggota Bawaslu Kota Kediri, Suhartono, S.Pd.I., menegaskan bahwa keterbatasan fisik maupun sensorik bukanlah penghalang bagi warga negara untuk ikut menentukan arah masa depan bangsa. Penegasan tersebut ia sampaikan saat menjadi pemateri utama dalam kegiatan sosialisasi kepemiluan bagi warga penyandang disabilitas di lingkungan Rusunawa Kelurahan Dandangan, Kota Kediri, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan yang turut dihadiri jajaran pimpinan Bawaslu Kota Kediri serta Kepala Kelurahan Dandangan, Chandra, tersebut, Suhartono mengupas tuntas perlindungan hukum, standar aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS), hingga peran aktif penyandang disabilitas sebagai pengawas partisipatif.
Mengawali pemaparannya, Suhartono memperkenalkan ekosistem tiga lembaga utama penyelenggara pemilu di Indonesia yang saling melengkapi guna mewujudkan pemilihan yang jujur, adil, dan inklusif: KPU sebagai pelaksana teknis tahapan dan penyedia fasilitas TPS, Bawaslu sebagai pengawas tahapan serta penindak pelanggaran, dan DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara.
Ia menekankan bahwa hak politik penyandang disabilitas—mulai dari hak memilih, dipilih, mendapat pendidikan politik, hingga memperoleh aksesibilitas—dilindungi secara tegas oleh undang-undang, yakni UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Pasal 13 dan Pasal 77) serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pasal 5).
"Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, bernilai, dan setara. Demokrasi wajib menyediakan ruang bagi semua pihak tanpa terkecuali, karena disabilitas sama sekali bukan halangan untuk menyuarakan aspirasi," tegas Suhartono.
Suhartono menyoroti bahwa aksesibilitas merupakan aspek krusial yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara teknis di setiap TPS agar pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri, aman, dan nyaman, meliputi:
Disabilitas Fisik: Tersedianya jalur landai (ramp), jalur pergerakan yang luas, serta tempat duduk yang nyaman.
Disabilitas Netra: Ketersediaan alat bantu coblos (braille), informasi format audio, atau teks berhuruf besar.
Disabilitas Rungu/Tuli: Informasi visual atau tertulis yang jelas serta dukungan juru bahasa isyarat.
Disabilitas Intelektual/Psikososial: Informasi berbahasa sederhana dan pendampingan sesuai pilihan pemilih.
Lebih jauh, Suhartono memberikan peringatan keras terhadap lima tindakan yang dilarang dan melanggar hak pemilih di TPS: memaksa pemilih menentukan calon tertentu, mengambil alih keputusan pemilih, menghalangi penggunaan hak pilih karena kondisi disabilitasnya, mengabaikan kebutuhan aksesibilitas, serta membocorkan pilihan pemilih.
"Setiap pemilih wajib menentukan pilihan sesuai hati nuraninya sendiri tanpa paksaan atau iming-iming apa pun yang menyesatkan. Khusus bagi pendamping pemilih disabilitas di TPS, dilarang keras membocorkan informasi mengenai siapa yang dipilih oleh warga yang didampinginya kepada pihak mana pun," tandasnya.
Di akhir sesinya, Suhartono mengajak seluruh warga penyandang disabilitas di Rusunawa Dandangan untuk tidak hanya menjadi objek pemilih, melainkan subjek aktif dalam pengawasan partisipatif dengan mengamati tahapan di lingkungan sekitar dan mendokumentasikan apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Ia membagikan panduan praktis menuju TPS (memastikan nama terdaftar di DPT, mengenali lokasi TPS, menyiapkan KTP-el, serta menyampaikan kebutuhan aksesibilitas sejak awal) sembari menitipkan tiga pesan utama yang wajib diingat: Hak Saya (hak yang sama untuk dilayani setara), Suara Saya (suara bernilai penting menentukan kebijakan), dan Partisipasi Saya (aktif mengawasi dan melaporkan pelanggaran).
Untuk mempermudah pelaporan masyarakat, Suhartono turut membuka akses saluran pengaduan resmi Bawaslu Kota Kediri yang dapat diakses melalui kunjungan langsung ke kantor di Jl. Himalaya No. 4a, Mojoroto, laman resmi kedirikota.bawaslu.go.id, surat elektronik set.kedirikota@bawaslu.go.id, maupun layanan cepat WhatsApp di nomor 081234237076.