Pastikan Pemilu Inklusif dan Aksesibel, Bawaslu Kota Kediri Gelar Sosialisasi Bagi Pemilih Disabilitas di Rusunawa Dandangan
|
Kota Kediri – Bawaslu Kota Kediri terus meneguhkan komitmennya dalam menghadirkan pengawasan dan pendidikan politik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hari ini, Rabu (18/11/2026), jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kediri menggelar sosialisasi kepemiluan khusus bagi warga penyandang disabilitas bertempat di lingkungan Rusunawa Kelurahan Dandangan, Kota Kediri.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kelurahan Dandangan, Chandra. Dalam sambutannya, Chandra menyambut hangat inisiatif jemput bola yang dilakukan Bawaslu Kota Kediri dan berharap warganya—khususnya kelompok disabilitas—memperoleh pemahaman serta ilmu yang bermanfaat terkait hak-hak politik mereka.
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, S.H. Dalam arahannya, Yudi menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai batasan-batasan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk bahaya praktik politik uang (money politics).
"Bapak dan Ibu harus memahami apa saja yang menjadi pelanggaran pemilu—mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, termasuk menolak money politics. Lebih dari itu, Bapak dan Ibu harus menyadari sepenuhnya hak-hak politik yang dimiliki serta turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu," ujar Yudi saat membuka acara.
Sesi materi utama disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kota Kediri, Suhartono, S.Pd.I. Mengawali penjelasannya, Suhartono mengenalkan tiga lembaga utama penyelenggara pemilu di Indonesia (KPU, Bawaslu, dan DKPP) serta menegaskan bahwa disabilitas bukanlah halangan untuk menentukan masa depan bangsa.
Merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Pasal 13 dan Pasal 77) serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pasal 5), Suhartono memaparkan hak-hak mutlak pemilih di TPS dan standar fasilitas yang wajib disediakan oleh penyelenggara teknis:
Disabilitas Fisik: Jalur landai (ramp), area bergerak yang luas, dan tempat duduk yang nyaman.
Disabilitas Netra: Alat bantu coblos (braille), informasi format audio, atau teks berhuruf besar.
Disabilitas Rungu/Tuli: Informasi visual/tertulis yang jelas serta dukungan juru bahasa isyarat.
Disabilitas Intelektual/Psikososial: Informasi berbahasa sederhana serta pendampingan sesuai pilihan pemilih.
Suhartono juga memberikan penekanan keras terhadap larangan pelanggaran hak pemilih di TPS, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan pilihan.
"Setiap pemilih wajib menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani tanpa paksaan atau iming-iming apa pun. Khusus bagi pendamping pemilih disabilitas, dilarang keras membocorkan informasi pilihan warga yang didampinginya kepada pihak lain," tegas Suhartono.
Ia menutup materinya dengan membagikan tiga pesan utama (Hak Saya, Suara Saya, Partisipasi Saya) serta menyosialisasikan saluran pengaduan resmi Bawaslu Kota Kediri, baik datang langsung ke kantor (Jl. Himalaya No. 4a), website kedirikota.bawaslu.go.id, maupun layanan pengaduan WhatsApp di 081234237076.
Suasana kegiatan semakin hangat saat Anggota Bawaslu Kota Kediri, Revani Sasmitaning Wulan, S.H., memandu sesi dialog interaktif bersama para peserta. Revani menggali langsung pengalaman warga disabilitas saat menggunakan hak pilih pada pemilu sebelumnya, mulai dari kemudahan akses menuju TPS hingga ada tidaknya intimidasi dari pihak luar.
Dari hasil dialog tersebut, mayoritas peserta mengaku tidak mengalami kendala aksesibilitas maupun intimidasi saat mencoblos; mereka hanya sempat merasa sedikit bingung ketika harus melipat kembali kertas surat suara yang berukuran lebar.
Menanggapi masukan tersebut, Revani mengapresiasi keterbukaan para peserta dan mengingatkan agar warga tidak ragu melapor jika menemui hambatan di masa mendatang.
"Apabila ke depan Bapak dan Ibu menemukan kendala fasilitas, pelanggaran, atau hal-hal yang tidak berkenan saat pemungutan suara, jangan ragu untuk segera menyampaikannya kepada Pengawas TPS (PTPS) yang berjaga di lokasi," pesan Revani.
Melalui kegiatan sosialisasi di Rusunawa Dandangan ini, Bawaslu Kota Kediri berharap kesadaran pengawasan partisipatif di kalangan penyandang disabilitas semakin menguat, sehingga terwujud proses demokrasi yang benar-benar ramah, setara, dan inklusif di Kota Kediri.