Laporan Pembentukan Panwascam

Jakarta. Kordiv SDMO Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nur Elya Anggraeni beserta rombongan Kordiv SDMO Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur menyerahkan laporan tertulis pembentukan Panwascam ke Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 16 November 2022. Ketua Bawaslu Kota Kediri sekaligus Kordiv SDMO Diklat dan Datin, Mansur ikut dalam penyerahan laporan tertulis pembentukan Panwascam di Kota Kediri. Laporan ini dilakukan secara serentak oleh Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Rombongan Bawaslu Jawa Timur diterima langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Bapak Herwyn sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Diklat pukul 12.45 WIB.

Berikut arahan Herwyn J Malonda - UU no 7 /2017 tidak ada kewajiban pengawasan perekrutan PPK. Namun saran DKPP sudah selayaknya melakukan pengawasan perekrutan PPK. Jika ada masukan atau tanggapan terhadap perekrutan PPK, langsung bisa disampaikan ke KPU. - Perlu ditegaskan Bawasalu itu hirarki. Maka tidak boleh langsung konsultasi ke Bawaslu RI. Harus melalui provinsi untuk kabupaten kota- Sedangkan jika ada persoalan internal di Bawaslu Kab Kota maka lakukan konsolidasi. Kalau perlu konsolidasi perasaan. - Per Bawaslu tentang pola hubungan sudah ada. Hanya saja SOTK nya masih dalam penyusunan yang didalamnya nantinya juga akan mengatur kesekretariatan. - Di Tahun 2023 tidak ada lagi PPN PNS.

Namun dari sisi lain kebutuhan P3K masih timpang karena persyaratan dan tenaga PPN PNS yang sedang bekerja banyak yang belum memenuhi persyaratan- Bawaslu ke depan semua sesuai kurikulum yang sedang dilakukan penggodokan dengan terdapat Pelatihan pengawas pemilu, pelatihan ajudikator, pelatihan mediator, pelatihan pengawasan partisipatif. Pelatihan saksi pemilu pemilu, pelatihan penanganan pelanggaran kinerja - Terkait perekrutan adhoc formulir akan disederhanakan. Namun efisensi terhadap formulir semangatnya mempermudah karena ada beberapa dinkepuy sulit untuk mendapatkan surat keterangan dari pihak lain.