Penyerahan Alat Bantu Evaluasi Produk Hukum tentang Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, kordiv HPP beserta staff melakukan penyerahan dokumen berupa Alat Bantu Evaluasi produk Hukum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

Penyusunan alat bantu evaluasi produk hukum ini adalah salah satu ikhtiar Bawaslu Provinsi Jawa Timur khusus nya divisi Hukum untuk lebih mempersiapkan Bawaslu Kabupaten / Kota dalam melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Penyusunan alat bantu evaluasi produk hukum ini berbasis tahapan dengan menyandingkan PKPU dan Perbawaslu

Pengerjaan alat bantu evaluasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bentuk alat bantu. Alat bantu pertama adalah alat bantu yg bertujuan untuk lebih memahami tetang proses dan prosedur tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dari dari PKPU Nomor 8 Tahun 2018, serta lebih memahami tentang pengawasan pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2018. Dari pemahaman dengan jalan menyandingkan kedua peraturan tersebut, akan di tarik menuju alat bantu kedua yang bertujuan untuk bisa memetakan tentang hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung. Solusi dan rekomendasi juga menjadi topik pembahasan dalam alat bantu kedua ini.

Lebih lanjut Yudi selaku kordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Kediri mengatakan bahwa dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sangat banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal pengawasannya. Modal sebagai pengawas dalam melakukan pengawasan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah pemahaman terkait PKPU nomor 8 Tahun 2018 dan Perbawaslu nomor 13 Tahun 2018. Dari dua peraturan ini dapat dipetakan potensi-potensi tentang hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan yang akan muncul sehingga kita bisa memetakan pula solusi dan rekomendasinya.

Bawaslu Kota Kediri berharap penyusunan Alat Bantu Evaluasi Produk Hukum berbasis tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang di instruksi kan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui divisi Hukum ini akan ada sebuah tindak lanjut dengan penerbitan buku tentang hasil evalusi sehingga bisa menjadi pegangan Bawaslu Kabupaten / Kota untuk lebih memaksimalkan tugas pengawasan.